Terlihat jelas bawah, partai diktator ini punya by design besar atas Indonesia dan papua khususnya karna papua memiliki wilayah terluas yang 4 kali lebih besar dari pulau Jawa yang kaya raya sumberdaya alamnya.
Untuk memuluskan niat PDIP, tergambar jelas bawah, Megawati harus menempatkan Tito Karnavian sang jendral polisi bintang 5 , pur Jendr TNI Muldoko, Menkopolhukam Mahfud MD, Pur Jendral TNI Luhut binas Penjahitan dan para Buzer seperti Deni Siregar dan ratusan lainnya untuk menjadi pecatur kekuasaan oligarki PDIP untuk Indonesia di pemilu 2024 mendatang.
Dikanca nasional banyak partai lawan di gugurkan apalagi partainya Tomi Soeharto, itu bukti bawah PDIP belum Move on karena masih membawah dendam dan sakit hati masa lalu. Mengapa para ulama di Kriminalisasi, mengapa ada aksi 212, ada pernyataan-pernyataan keras dari para ulama, mengapa kekayaan cendana masih diburuh, mengapa Moldoko inisiasi mubes tandingn DPP Demokrat, ini bukti kepanikan PDIP karna takut kehilangan kesempatan berkuasa sehingga kekuatan-keuatan lain yang dianggap saningan akan terus diburuh untuk dilemahkan.
*Bagaimana sepak terjang dan track recordnya PDIP di Papua*
Rakyat Papua yang kami hormati, PDIP adalah Partai Oligarki, diktator dan mesin pembunuh diabad reformasi ini. Rekam Jejak partai PDIP telah menambah luka, menyiksa dan menginjak harga diri orang Papua. Partai moncong tedong ini memiliki rekam jejak atas kebijakan politik nasional yang buruk dimata rakyat papua. Berikut ini rekm jejak PDIP ditanah Papua.
1). Pada tahun 2000 PDIP telah mengkudetakan Gusdur dan membunuh pemimpin besar Papua Dorteys H Eloway. Wamena berdarah, Jayapura, Merauke, Biak, Wasior berdarah adalah bagian dari perintah saat kepemimpinan Nene lampir Megawati Soekarnoputri.
2). Penculikan aktivis, mahasiswa dan pemberian level DPO bagi aktivis sejak Mega menjabat sebagai presiden RI.
3). Sejak Jokowi pimpin, Penembakan, pembunuhan, pemenjarahan, pemberian lebel DPO, kriminalisasi, pembungkaman demokrasi bagi semua aktivis dan rakyat Papua dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kendali partai penguasa.
4). Ekstalasi DOM digenjarkan atas beberapa wilayah di tanah Papua yang menimbulkan penyiksaan, pembunuhan, pembakaran, pengungsian yang menelan korban jiwa dan harta benda cukup banyak.
5). Kasus pania berdarah 5 siswa dibantai secara sadis. Khasus Ilaga, khasus Nduga, khasus intan jaya dan pegunungan bintang. Dulunya di distrik dan kampung, orang Papua hidup berkebun dan berburu, kini mereka diusir keluar dari kampungnya atas nama keamanan dan kedalatan namun misi eksplorasi dan kapitlisme terus diseludupkan.
6). Saat PDIP berkuasa dan Jokowi pimpin, Isu rasisme terhadap orang Papua semakin menjadi-jadi namun polisi tidk menangkap aktor rasis namun korban rasis yang malah dikejar ditangkap dan dipenjarakan.
7). Ruang Demokrasi bagi Rakyat Papua dibungkam dengan moncong senjata dan hukum dipakai sebagai dalil mengkriminalisasikan para demonstran khsus OAP.
8). Penyiksaan dan mutilasi warga Papua oleh parat TNI di mimika dan mappi dan daerah lain adalah bentuk Pelangaran HAM yang serius namunpenegakan hukum bagi pelaku tidak berimbang proses hukumnya.
9). Kriminalisasi, politisasi,teror dan intimidasi para pemimpin Papua yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dibawah kendali PDIP merupakan bagian masif yang terus dikondisikan.
10. Demo tolak Otsus, RDP MRP dibubarkan dengan kekuatan penuh aparat keamanan yang di kondisikan Tito karnavian.
11. Otsus dibahas sepihak Versi mendgri tanpa melibatkan orang Papua sehingga semua pasal Otsus adalah pasal yang memuat pikiran Mendagri bukan pikiran orang Papua secara keseluruhan.
12. Pemekaran provinsi yang dipkskn oleh mendgri dan jabatan PJ Gub,bupati dn sekda diisi oleh orang-orang yang dianggap kompromi dan siap mengamankan agenda PDIP diseluruh Papua di Lantik dan diturunkan bersamaan dengan aparat TNI dan polri seolah kantor gubernur provinsi baru adalah kntor aparat keamanan. Ini adalah cara-cara dari rezim diktator dan oligarki. Smpai semua yang mau mengisi jabatan struktural dan fungsional adalah Orang-orang yang harus siap kompromi dan mengamankan PDIP.
13. KPK dipakai sebagai instrumen oligarki untuk Kriminalisasi elit politik didaerah yang di anggap orang kuat yang bisa menghambat agenda partai PDIP. Sehingga terlihat terlalu ambisius PDIP melakukan kriminalisasi dan politisi terhadap Lukas Enembe, Aletinus Omaleng dan pemimpin lainnya secara biadab. Pasti juga pemimpin yang kompromi dengan PDIP adalah elit daerah yang sedng cari aman, takut di teror, karna sudh diteror harus kompromi dn sebagainya.
*Apa sikap rakyat Papua terhadap partai PDIP di taun 2024*
1). Boikot dan Bunuh PDIP tidak boleh kasih celah dan kasih kursi di DPR RI, DPRP dan DPRD pasca pemilu 2024. Ini partai oligarki dan diktator. Jika ada orang Papua yang secara sadar masuk caleg lewat PDIP anda adalah orang yang tak tau diri dan tidk sadar diri atas berbagai peristiwa tetapi anda hadir untuk melegalkan ekspansi kekuasaan, penjajahan dan kekejaman semakin tumbuh subur menindas dan membunuh orang Papua diatas negri ini.
2). Nyatakan mosi tidak percaya kampenye masal disetiap akun, FB, tiktok, Instagram dan watshap boikot dan matikan PDIP tidak boleh ada nafas di 2024. Siapapun calon PDIP, pengurus partai, caleg dan calon Presiden Tolak.
3). Rakyat Papua dan mahasiswa, sosialisasi masal PDIP tidak layak hidup dan bernafas diPapua. Partai kolonial, otoriter, anti demokrasi, suka Kriminalisasi dan politisi tokoh dan pemimpin Papua. partai yang bungkam ruang demokrasi dan penjarahkan para aktivis. Partai yang sudh buat rakyat intn jaya, duga ,pegubin, Yahukimo mengungsi. Partai yg sedikit-sedikit hadapi rakyat dengan moncong senjata. Tangkap pemimpin dn rakyat macam butuh teroris.
Bunuh, bungkam, bunuh, bungkam PDIP diseluruh Papua jangan kasih Nafas.
Sumber: group WhatsApp forum milenial papua
Post a Comment