"Problem pencairan anggaran Pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh anggaran pemilu. Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN tahun 2023 dan mungkin juga 2024,” kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangannya, Jumat, 15 Desember 2022.
Jati memaparkan sebagaimana telah disepakati oleh Komisi II DPR bersama KPU dan Pemerintah pada 6 Juni 2022, Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun akan dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu pada tahun 2022 (Rp 8,06 T), 2023 (Rp 23, 8 T) dan 2024 (Rp 44,7 T). Namun, pada tahun 2022 anggaran yang turun baru mencapai Rp 3,69 triliun atau hanya sekitar 45,87 persen dari komitmen awal.
Relawan Anies ini menyarankan agar pemerintah bersedia memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup 'kekurangan' anggaran tahun 2022 pada APBN 2023 dan 2024. Hal itu agar persoalan pencairan anggaran pemilu tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif.
”Pemerintah perlu duduk bersama KPU dan DPR, kemudian menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 secara tepat waktu. Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu,” kata Jati.
Pegiat pemilu tagih komitmen pemerintah
Sejak beberapa bulan lalu, sejumlah pegiat pemilu telah menagih komitmen pemerintah untuk segera mencairkan anggaran Pemilu 2024. Lebih dari separuh anggaran untuk kebutuhan tahapan di 2022 belum cair, padahal tahapan pemilu sudah berjalan.
"Komitmen tersebut harus segera direalisasikan, karena anggarannya pemilu sudah disepakati pemerintah bersama DPR," ujar Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby dalam sebuah acara diskusi daring, Rabu, 3 Agustus 2022.
Alwan mengingatkan, masalah politik anggaran ini tidak bisa terus dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan kegamangan-kegamangan baru. "Misalnya resistensi penundaan pemilu atau isu-isu tiga periode. Dan yang sama-sama tidak kita inginkan adalah tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 terganggu karena ketidaktersediaan anggaran," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan, pemerintah dan KPU sebaiknya duduk bersama menyelesaikan persoalan anggaran ini, daripada saling berbalas pantun yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
"Mari duduk bersama antara pemerintah dan KPU, di belakang meja dibereskan. Toh secara politik sudah disepakati besaran anggaran Rp 76,6 triliun itu," ujar Ari dalam diskusi daring.
Mahfud MD jamin dana Pemilu 2024 cair
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjamin pencairan anggaran Pemilu 2024. Ia menyebut pencairan dilakukan secara bertahap.
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.
Mahfud menyebut, tambahan anggaran pemilu 2024 yang disetujui bersama memang baru sebesar Rp 1,24 triliun.
"Kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang," ujar Mahfud.
Kata Mahfud, usulan KPU yang sudah disetujui seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung daerah juga belum disetujui. Kendati masih ada kekurangan di sana-sini, Mahfud berharap KPU tetap bekerja secara profesional.
Sumber: Tempo
Dikutip jaringan:MNCTV.com
Post a Comment