Sebagai seorang tokoh Papua dan senior aktifis berbagai persoalan agama, sosial, politik, sosial, budaya, hukum dan lingkungan Papua saya sepenuhnya memahami jalan pikiran adik-adik Mahasiswa Asal Tolikara yang merasa keberatan bila dalam wawancara oleh wartawati TV Berita Satu, saya menjelaskan latar belakang kerumunan masaa di kediaman tersangka korupsi uang rakyat Papua yakni Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe.
Hanya dasar sebagai rujukan adik-adik, laporannya berdasarkan potongan video, tidak lengkap isi jawaban wawancara saya, tapi secara partial tidak utuh, malah tidak substansial, essensi persoalan yang saya kupas sebagai penguat argumentasi atas pertanyaan wartawati dari TV Berita Satu, tak sepenuhnya menjadi konsen pelapor. Sebaliknya para pelapor malaporkan potongan jawaban argumentasi saya kepada wartawati TV Berita Satu atas penyebutan nama Wilayah dalam hal ini Tolikara.
Apakah sesederhana demikian logika pelapor lalu mereka atau siapapun tidak boleh menyebut nama Kabupaten seseorang darimana dia berasal? Inilah kelemahan logika mereka yang mengaku kaum intelektual dari Tolikara yang melaporkan saya (Ustadz Ismail Asso) ke Popda Papua.
Terlepas apapun sentimentil mereka bagi saya laporan mereka tidak dapat diterima karena yang jadi pokok pembicaraan dalam wawancara adalah persoalan pegenagakan hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, bukan persoalan nama Kabupaten darimana mereka berasal.
Saya bisa memahami kalau adik-adik mahasiswa ini sedang mencari jari diri, tapi persoalan yang mereka laporkan bukan Persoalan Inti tapi persoalan pinggiran, subyektifitas, sentimental, berdasarkan penyebutan nama suatu Wilayah yakni Kabupaten Tolikara.
Padahal itu bukan maksud dan tujuan kehadiran saya sebagai Direktur Honain Anti Korupsi Pejabat Papua. Saya hadir ke KPK RI untuk kepentingan pemberantasan Korupsi seluruh Papua bukan mengurusi siapa berasal darimana dan sepenuhnya tidak ada urusan dengan nama Wilayah tapi urusan saya hadir ke KPK RI memberikan dukungan penegakan hukum terhadap siapapun yang terbukti mencuri trilyunan uang rakyat Papua lebih populer disebut sebagai KORUPSI.
Inti pokoknya saya bicara soal pemberantasan korupsi di Papua. Tapi adik-adik mahasiswa Tolikara yang baru melek aksara dan melek pendidikan beranjak belajar jadi intelektual, mereka menangkap omongan saya secara parsial bukan subtansial.
Apa substansi persoalan Rakyat Papua hari hari ini? Persoalan Papua sangat kompleks utamanya adalah persoalan korupsi dan persoalan krisis kepercayaan kepemimpinan Papua akibat Korupsi uang rakyat Papua bukan hanya satu Kabupaten.
Ketika Wartawan TV Satu tanya soal kerumunan massa (orang) dikediaman Gubernur Lukas Enembe Koya Tengah. Saya jawab secara sponton tanpa pikir, mengalir, “itu orang-orang Tolikara yang selama ini boleh jadi ikut menikmati Uang Otsus”, “dan keluarga Gubernur berasal dari satu kampung dengan Gubernur Lukas Enembe dari Tolikara”.
Apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Menurut saya normatif, tidak salah, karena bagi saya itu kalimat eufemisme (penyederhanaan) dari rasa ketakutan yang dibangun oleh media seakan-akan seluruh rakyat Papua mendukung tindakan korupsi para pejabat Papua siapapun yang korupsi ditengah kemiskinan rakyatnya.
Mereka menangkap bumbu sebagai pemanis maksud bukan inti atau dagingnya, mereka mempersaolkan bungkusan bukan inti isi persoalan bersama yakni soal pejabat korupsi dan bagaimana proses hukumnya.
Saya bicara proses hukum atas korupsi pejabat dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, mereka menangkap pesan saya tidak secara utuh tapi sepotong-sepotong sehingga terkesan mereka menganggap hal-hal feriveral sebagai pokok dengan mengabaikan substansi persoalan pokok yang saya sampaikan yakni soal korupsi pejabat negara di Papua.
Demikian klarifikasi saya malam ini. Oh iya saya tidak lupa meminta maaf jika ada pihak-pihak yang tersinggung karena pernyataan saya tapi itu salah Paham dari essensi kalimat panjang tujuan penjelasan saya kepada Wartawan.
Penulis:Ustadz Ismail Asso
Tokoh Agama Islam Papua
Post a Comment