CILEGON, METRONEWSTV.COM - Adanya aturan baru dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemkot Cilegon yang merancang anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 dengan menekankan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di kelurahan-kelurahan melakukan upaya Promasif kepada media tertentu saja, menuai keluhan dari pengurus Pokmas.
"Tahun ini ada kenaikan, 10 persen dari BOP (Biaya Operasional) untuk media, cuma media online tidak ada. Dalam peruntukan advetorial atau upaya promasif hanya untuk media Koran, Tv dan Radio. Bahkan orang dinas menganjurkan kita kerjasama dengan media cetak tertentu," ungkap salah satu Pengurus Pokmas yang enggan disebut namanya.
"Padahal setahu saya di Cilegon ini banyaknya media online, di wilayah kelurahan kita saja ada 3 wartawan media online yang sudah bermitra baik. Dengan wartawan media cetak yang direkomendasi orang dinas itu kenal juga gak. Hal ini yang lagi jadi obrolan teman-teman Pokmas," imbuhnya.
Hal tersebut tidak ayal menuai protes dari beberapa wartawan media online di Cilegon yang merasa kehadirannya di Cilegon seakan tidak dianggap oleh pejabat tertentu, khususnya dalam merancang kegiatan pembangunan di Kota Cilegon.
Salah satunya dilontarkan Andi wartawan media online, Fokus Periangan yang menilai adanya diskriminasi terhadap semua media online yang eksis di Kota Cilegon, yang tidak dicantumkan dalam RAB kegiatan Pokmas.
"Ini jelas bentuk diskriminasi dari OPD terkait kepada media online. Bahkan kalau bicara media sebagai perusahaan, bisa diduga ini ada upaya monopoli. Pokmas tidak salah, mereka hanya menerima kebijakan dari OPD," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi juga menyatakan kalau kehadiran media online saat ini lebih berperan dalam hal kecepatan penyampaian informasi. Baik dari pihak masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya.
Wartawan media online lainnya, Supri dari media Mata Media juga berharap adanya
"Survai aja ke masyarakat Cilegon lebih banyak baca berita online dari handphone, apa baca koran dan denger radio? Dan soal segi kecepatan, lihat saja kejadian kecelakaan tabrakan kereta api di Ramanuju kemarin, Pak Wali yang aktif di Medsos selang beberapa jam bisa langsung besuk keluarga korban ke RSKM," bebernya.
"Saya harap Walikota Cilegon bisa menegur dan evaluasi pejabat di OPD-OPD yang mendiskriminasikan media online. Karena untuk kegiatan propaganda atau promasif sepertinya bukan hanya di kegiatan Pokmas saja," tandasnya.
Pewarta: Hendrawan
Post a Comment